142.000 Warga Jateng Berpotensi Tak Bisa Memilih

[SEMARANG] Dua hari menjelang pemungutan suara pilkada serentak pada 27 Juni, sedikitnya 142.000 warga di Jateng belum melakukan perekaman KTP elektronik. Hal itu membuat mereka berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono, di Mapolda Jatang, Senin (25/6). Untuk itu, pihaknya telah menginstruksikan seluruh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jateng untuk terus bekerja, termasuk tetap buka pada Rabu (27/6) besok. “Kami sudah perintahkan kepada semua kantor Dispendukcapil melalui bupati dan wali kota untuk buka pada tanggal 27 Juni besok. Nanti juga ada mobiling untuk melakukan rekam KTP elektronik. Kalau belum rekam KTP elektronik, nanti dia tidak bisa menggunakan hak pilih,” katanya. Sri Puryono menyebutkan, penggunaan hak pilih di pilkada mendasarkan pada data rekam KTP elektronik. Oleh karena itu, pada hari-H pemungutan suara seluruh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh kabupaten/kota di Jateng diinstruksikan untuk tetap buka melakukan pelayanan perekaman data KTP elektronik hingga pukul 13.00. Langkah itu diharapkan bisa mengurangi jumlah warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo mengatakan, logistik Pilgub Jawa Tengah 2018 telah didistribusikan sampai ke kecamatan pada Sabtu (23/6) lalu. Selanjutnya logistik ini akan digeser dari kecamatan ke masing- masing desa/ kelurahan, dan seterusnya hingga tiba di tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa (26/6). Kekurangan Formulir Persoalan menjelang hari pemungutan suara juga terjadi di Jabar. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Endun Abdulhaq mengungkapkan, hingga H-2 pemungutan suara, pihaknya masih menanti pencetakan dan distribusi sekitar 3.000 lembar formulir model C1 plano untuk Pilgub Jabar.

“Ada beberapa kabupaten dan kota. Salah satunya untuk Kabupaten Tasikmalaya,” kata Endun di Bandung, Senin (25/6). Formulir model C1 plano adalah dokumen yang akan digunakan petugas pemungutan suara untuk mencatat perolehan suara dari masing-masing kandidat, termasuk hasil suara yang tidak sah, serta surat suara yang tidak terpakai saat pemilihan. Endun memaparkan kekurangan tersebut akibat ada kendala saat proses produksi dari pemenang tender percetakan formulir model C1 plano tersebut. “Kendalanya proses produksi terhenti saat libur Idul Fitri,” ungkapnya. Kebutuhan formulir model C1 plano itu sebanyak 74.944 lembar sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara yang ada di Jabar. Setiap tempat pemungutan suara mendapatkan satu formulir model C1 plano. Endun mengungkapkan, selain kekurangan formulir model C1 plano itu, seluruh kebutuhan logistik seperti surat suara, kelengkapan tempat pemungutan suara, hologram, dan sampul tidak bermasalah. Terkait kerusakan surat suara, Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat pihaknya sudah mendata dan melakukan penggantian terhadap 20.000- an surat suara. Sementara itu, Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga mengungkapkan, tidak ada lagi persoalan menjelang pemungutan suara di wilayahnya. Khusus formulir C6 yang merupakan undangan kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya, jika hingga Selasa malam masih ada yang belum didistribusikan, langsung dikumpulkan untuk direkapitulasi di kelurahan. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum tak berkepentingan. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin jajarannya netral dalam menjalankan tugasnya mengamankan pilkada serentak pada Rabu (27/6). “Saya sudah instruksikan dan imbau kepada seluruh jajaran Polri untuk menjaga netralitas Pilkada. Selain itu Polri bersama TNI solid mengamankan Pilkada yang digelar Rabu besok,” ujar Kapolri kepada SP, Senin (25/6) malam. Kapolri menegaskan, pihaknya akan menindak tegas dan memberikan sanksi kepada siapa pun petugas yang terbukti tidak netral dalam mengamankan pilkada serentak yang digelar 171 daerah. Sejumlah wilayah yang disinyalir rawan gangguan kamtibmas telah dipetakan dan mendapat prioritas pengamanan.

Diharapkan pilkada serentak ini berjalan kondusif sebagaimana target Polri. Unggah C1 Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan mengunggah hasil pemindaian (scan) formulir C1 yang berisi data perolehan suara tiap TPS dalam Pilkada Serentak 2018, ke website KPU. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi pada saat rekapitulasi suara. “Salah satu cara mencegah kecurangan saat penghitungan dan rekapitulasi suara adalah kami mengunggah form C1 di tiap TPS ke website KPU,” ujarnya, Selasa (26/6). Ilham menjelaskan form C1 yang didapatkan dari tiap TPS akan langsung dipindai. Hasil pemindaian dibawa ke kantor KPU kabupaten/kota untuk dikirimkan dalam bentuk soft file ke KPU. “Petugas kami di pusat akan mengunggah hasil scan C1 itu melalui website KPU sehingga siapapun bisa melihat salinan C1 tiap TPS dengan format jpg,” tutur dia. Dengan demikian, jika ada hasil berbeda dengan rekapitulasi final, maka pemindaian C1 bisa menjadi rujukan. “Selain itu, untuk mencegah kecurangan, kami tetap mengharapkan keterlibatan dan keaktifan saksi setiap paslon, jajaran pengawas, dan masyarakat sipil untuk memastikan petugas kami tidak melakukan kecurangan dan manipulasi perhitungan suara,” tandasnya.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *